trimedianews.com – Bogor.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menuai sorotan tajam. Center for Budget Analysis (CBA) menilai, alih-alih murni untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting, implementasi program ini justru sarat kepentingan politik dan rawan penyimpangan anggaran.
Menurut CBA, gagasan awal MBG sebenarnya patut diapresiasi karena menyasar perbaikan gizi anak bangsa. Namun di lapangan, wajah berbeda terlihat. “Anggaran jumbo mencapai Rp 71 triliun pada tahap awal seolah menjadi rebutan pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator CBA kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
CBA membeberkan bahwa para pelaku usaha makanan, katering, dan kuliner berpengalaman justru banyak yang hanya menjadi penonton.
Proyek-proyek pengadaan makanan diduga lebih banyak mengalir ke pihak yang memiliki koneksi politik. “Ini berbahaya karena pemerintah memberi jalan bagi pemain instan yang sekadar mengejar proyek, bukan kualitas,” kata Jajang.
Dampaknya, ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di berbagai daerah. CBA menilai hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas dan bahwa kesehatan anak-anak dipertaruhkan demi bancakan anggaran.
Lebih jauh, CBA menyoroti bagaimana MBG kini kerap diperbincangkan di kalangan elite politik dan pengusaha layaknya proyek infrastruktur.
” Pembicaraannya bukan lagi tentang gizi, tetapi jatah paket, nilai kontrak, dan pembagian keuntungan,” tegas Jajang.
Sebagai langkah penyelamatan, CBA mendesak pemerintah untuk :
- Melakukan audit independen atas seluruh alur pengadaan, mulai seleksi penyedia, rantai pasok, hingga distribusi makanan.
- Membuka transparansi kontrak dengan menampilkan data penyedia MBG ke publik, termasuk nilai dan mekanisme pemilihan.
- Memberdayakan UMKM dan koperasi lokal sebagai penyedia utama dengan standar higienitas ketat.
- Menjatuhkan sanksi tegas bagi penyedia atau pejabat yang lalai hingga menimbulkan korban, termasuk pencabutan kontrak dan proses hukum.
“Program sebesar MBG hanya bisa berjalan baik jika dikelola transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil. Bila praktik rente dan politik proyek dibiarkan, MBG akan tercatat sebagai kegagalan besar di mana anak-anak bangsa menjadi korban eksperimen politik anggaran,” pungkas Jajang.
(Dody)
