trimedianews.com – Jakarta.Presiden Prabowo Subianto hari ini memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan bencana yang melanda sebagian wilayah Sumatra sebagai bencana nasional. Penjelasan ini disampaikan menyusul adanya pertanyaan dari masyarakat terkait status bencana tersebut
Dalam pernyataannya saat memberikan arahannya pada rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki 38 provinsi, dan bencana yang sedang terjadi saat ini berdampak pada tiga provinsi. “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak terjadi bencana nasional? Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain,” ujar Presiden Prabowo.
Ia melanjutkan bahwa kemampuan negara untuk menangani bencana pada skala tersebut masih memadai. “Jadi, jika sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapinya,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengklarifikasi bahwa keputusan untuk tidak menyatakan bencana nasional sama sekali tidak berarti pemerintah menganggap situasi tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pemerintah memandang serius dan akan memberikan bantuan secara maksimal.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah, Presiden Prabowo menyebutkan keterlibatan aktif para menteri dalam penanganan bencana. “Nyatanya dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini? Dua sedang di Aceh Utara. Sepuluh menteri sedang di Aceh sekarang. Ada beberapa menteri lagi yang sedang di tempat lain,” paparnya, menunjukkan koordinasi dan respons cepat dari berbagai menteri.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah juga masih menghadapi berbagai masalah di kabupaten-kabupaten lain di provinsi yang berbeda, yang juga memerlukan perhatian. “Kami memandang sangat serius dan kami akan habis-habisan untuk membantu,” janjinya, seraya memastikan bahwa anggaran yang cukup besar telah disiapkan untuk upaya penanggulangan dan pemulihan.
Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Presiden.
Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.
“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.
Kunjungan kerja dan rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden Prabowo di hari pertama Tahun Baru 2026 ini, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk tetap hadir dan bekerja bagi rakyat meskipun dalam masa libur nasional. Presiden ingin memastikan langsung bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga.
Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pertimbangan pemerintah dalam menentukan status bencana, dengan fokus pada efektivitas penanganan dan alokasi sumber daya secara proporsional.
Sumber: BPMI Setpres
(Fhirman)
