trimedianews.com – Kota Bogor.Banjir yang terus berulang di Kota Bogor kini tak lagi bisa dipahami sebagai sekadar fenomena alam. Di balik derasnya hujan, tersimpan persoalan yang jauh lebih kompleks, sistem yang rapuh, tata kelola yang bermasalah, dan kebijakan yang tak kunjung menyentuh akar persoalan.
Narasi klasik soal “curah hujan tinggi” sudah saatnya ditinggalkan. Hujan bukan penyebab utama, melainkan pemicu yang membuka kelemahan kota itu sendiri. Ketika air tak lagi punya ruang untuk meresap dan mengalir sebagaimana mestinya, maka banjir menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah kota hujan terus berubah. Alih fungsi lahan berlangsung masif, kawasan resapan air menyusut, dan sempadan sungai semakin terdesak pembangunan.
“Di saat yang sama, sistem drainase belum mampu mengimbangi laju perubahan tersebut. Kombinasi ini menciptakan kondisi yang rawan dan terus berulang,” kata Mochamad Daffa
Sekretaris BEM FISIP Universitas Djuanda, Senin 04 Mei 2026.
Di tengah situasi itu, tagline “Bogor Beres” justru berbalik menjadi ironi. Muncul kritik dari berbagai kalangan yang menyebut kondisi saat ini sebagai “Bogor teu beres beres”, sebuah ungkapan yang mencerminkan kekecewaan atas persoalan yang tak kunjung terselesaikan.
Pemerintah Kota Bogor tentu memiliki peran sentral dalam memastikan tata kota berjalan dengan baik. Namun, berbagai kejadian banjir yang terus terulang di beberapa wilayah memunculkan pertanyaan besar.
“Kami mempertanyakan kinerja pemerintah kota Bogor, sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar dijalankan secara konsisten?,” ujar dia.
Regulasi tentang tata ruang dan lingkungan hidup sebenarnya sudah tersedia. Namun tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas, aturan tersebut hanya menjadi dokumen tanpa daya.
Selain itu, sebuah tembok penahan tanah ambrol, hingga warga di kampung muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor menjadi korban, dan meninggal dunia.
“Pelanggaran terjadi, tetapi tidak selalu diikuti dengan tindakan yang sepadan, salah satunya kejadian TPT yang ambrol hingga ada korban jiwa,” tegas dia.
Di sisi lain, menyederhanakan masalah dengan menyalahkan masyarakat juga bukan langkah yang adil. Perilaku membuang sampah sembarangan memang berkontribusi, tetapi itu hanya bagian kecil dari persoalan besar. Tanpa sistem yang memadai, baik dari sisi edukasi, fasilitas, maupun pengelolaan, masalah akan terus berulang.
Banjir di Bogor juga memperlihatkan sisi ketimpangan yang nyata. Warga di kawasan rentan menjadi pihak yang paling terdampak, sementara tekanan pembangunan terus berjalan tanpa banyak hambatan. Di sinilah muncul pertanyaan tentang keberpihakan, untuk siapa kota ini sebenarnya dikelola?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir perlahan akan dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, bencana yang terus berulang bukanlah sesuatu yang wajar, melainkan tanda bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan kota.
Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar solusi jangka pendek. Normalisasi drainase tanpa pembenahan tata ruang hanya akan menjadi tambal sulam. Begitu pula kebijakan tanpa penegakan hukum yang konsisten, hanya akan berujung pada masalah yang sama di kemudian hari.
Menurutnya, Kota Bogor membutuhkan langkah yang lebih berani dan menyeluruh, penataan ruang yang disiplin, perlindungan kawasan resapan, serta sistem drainase yang benar-benar terintegrasi.
“Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, jangan sampai warga kota Bogor dihantui bencana ketika hujan mengguyur kota hujan,” jelas dia.
Karena pada akhirnya, banjir bukan sekadar peristiwa. Ia adalah cerminan. Dan selama akar masalahnya belum diselesaikan, maka “Bogor teu beres beres” akan terus menjadi kenyataan yang sulit dibantah.
(Redaksi)
