trimedianews.com – Kota Bogor.Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggelar aksi bertajuk “Reformasi Pendidikan, Kembalikan Amanat Konstitusi”, di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Pada Selasa 5 Mei 2026.
Aksi ini merupakan respon terhadap situasi krisis struktural pendidikan di Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari mandat Pasal 31 UUD 1945.
Kritik Tajam Alokasi Anggaran
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya indikasi pengalihan anggaran pendidikan untuk menopang program lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). HMI MPO Cabang Bogor menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi menciptakan policy displacement, di mana agenda fundamental pendidikan tergeser oleh program yang bersifat populistik dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Segala bentuk pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip prioritas konstitusional,” tegas pernyataan sikap tersebut.
Potret Kegagalan Negara
Dalam rilisnya, HMI MPO Cabang Bogor memaparkan sejumlah kegagalan negara dalam mengelola sektor pendidikan, di antaranya:
- Kesejahteraan Guru: Persoalan guru honorer yang bekerja dalam kondisi eksploitatif dengan upah di bawah standar minimum menjadi bukti kegagalan negara memenuhi UU No. 14 Tahun 2005.
- Komersialisasi Pendidikan: Meningkatnya biaya pendidikan menggeser hak publik menjadi komoditas ekonomi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial.
- Ketimpangan Akses: Masih tingginya angka putus sekolah serta minimnya infrastruktur dan tenaga pendidik di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
- Reduksi Pendidikan Tinggi: Menolak wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri, karena dinilai mereduksi fungsi pendidikan hanya sebagai penyedia tenaga kerja.
Tuntutan Aksi
Melalui momentum Hardiknas 2026, HMI MPO Cabang Bogor menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
- Menolak secara tegas pengalokasian anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak agar anggaran pendidikan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan.
- Mendesak pemerintah untuk memastikan realisasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD digunakan secara substantif, transparan, dan tepat sasaran sesuai amanat konstitusi.
- Menuntut penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan guru honorer melalui pengangkatan yang adil serta pemberian upah layak sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen.
- Mendesak peningkatan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik tanpa diskriminasi status kepegawaian.
- Menuntut langkah konkret dalam menekan angka putus sekolah melalui jaminan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mendesak pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T, melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik yang adil.
- Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan mendesak negara untuk memperkuat peran dalam pembiayaan pendidikan sebagai hak publik.
- Mendesak revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang progresif, berkeadilan sosial, serta menjamin hak tenaga pendidik dan peserta didik.
- Menolak wacana penghapusan program studi berbasis logika industri semata dan mendesak penguatan pendekatan interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
HMI MPO Cabang Bogor menegaskan bahwa Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik untuk mengembalikan pendidikan sebagai alat pembebasan dan pencerahan, bukan sebagai ruang reproduksi ketimpangan.
(Fhirman)
