trimedianews.com – Jakarta.Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami guncangan akibat perlawanan dari kelompok oligarki. Menurutnya, para oligarki kini tengah berupaya meneror pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi mempertahankan kepentingan ekonomi liberal-kapitalistik mereka yang mulai diusik oleh negara.
Dalam sebuah diskusi di chanel Youtube Sinkos Indonesia yang tayang pada 13 Juni 2026 yang berjudul “Negara vs Oligarki! Margarito Kamis: Mereka Sedang Meneror Presiden dengan Cara Kotor.”
Margarito mengibaratkan kondisi Indonesia saat ini mirip dengan sejarah Amerika Serikat di masa Presiden Theodore Roosevelt, ketika kebijakan negara mulai menindak monopoli bisnis raksasa seperti Standard Oil.
“Oligarki-oligarki itu dengan caranya sendiri meneror presiden karena presiden sedang menggeser sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidasi. Liberalisme kapitalisme yang sudah menjadi urat nadi ekonomi kita itu sedang dipotong secara radikal oleh presiden,” ujar Margarito.
Margarito menambahkan bahwa musuh terbesar pemerintah saat ini adalah para pengusaha rakus yang selama ini menguasai tanah, tambang, dan sawit secara sembarangan. Penertiban yang dilakukan pemerintah membuat porsi keuntungan mereka berkurang drastis, sehingga memicu perlawanan atau kolaborasi “orang dalam” dan pihak luar negeri untuk menekan pemerintah. Salah satunya terlihat dari kekhawatiran negara tetangga seperti Singapura karena potensi kembalinya ratusan miliar dana milik warga Indonesia yang selama ini diparkir di sana.
Soroti Independensi Bank Indonesia dan Aturan Hak Guna Usaha
Dalam kesempatan tersebut, Margarito juga memberikan sorotan tajam pada dua sektor krusial, yaitu independensi Bank Indonesia (BI) dan aturan Hak Guna Usaha (HGU).
- Kendali atas Bank Sentral: Ia menekankan bahwa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah jantung negara yang tidak boleh sepenuhnya dilepaskan ke sistem liberal. Menurutnya, anggapan bahwa BI harus sepenuhnya independen dari presiden adalah keliru. Ia mencontohkan sejarah Presiden AS Harry Truman yang berani memecat Gubernur Bank Sentral (The Fed) ketika kebijakannya berbenturan dengan kepentingan nasional . “Kalau terjadi krisis, yang bertanggung jawab itu presiden, bukan Bank Indonesia. Karena itu, presiden harus bisa mengarahkan Bank Indonesia,” tegasnya.
- Aturan HGU yang Dinilai “Sinting”: Margarito mengkritik keras regulasi yang membolehkan masa Hak Guna Usaha (HGU) bagi investor asing hingga mencapai 150 bahkan 190 tahun. Ia membandingkan aturan tersebut dengan masa penjajahan Belanda yang hanya membatasi Agrarische Wet selama 70 tahun. Akibat aturan ini, banyak masyarakat lokal yang terhempas dan kehilangan tanah kelahirannya demi korporasi besar.
Dorong Aksi Nyata Tanpa Perlu Dekrit
Guna menyelamatkan perekonomian bangsa sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, Margarito meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tetap konsisten dan tidak ragu-ragu mengambil tindakan. Kebijakan penataan ekspor satu pintu harus tetap berjalan meski mendapatkan serangan opini dari media-media asing.
Meskipun situasi dinilai tegang, ia memandang pemerintah tidak perlu mengeluarkan dekrit atau mengambil langkah darurat yang rumit. Presiden cukup mengoptimalkan instrumen hukum yang sudah ada di tangannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), atau Instruksi Presiden (Inpres).
Ia juga menyarankan agar presiden memaksimalkan unit kerja khusus atau tim investigasi internal, mirip dengan konsep Brain Trust di AS atau satuan investigasi khusus di era masa lalu, guna mempercepat eksekusi kebijakan yang berpihak pada kemakmuran rakyat.
“Parameter dalam berkonstitusi adalah kemakmuran rakyat. Presiden harus meletakkan harkat, martabat, dan kemakmuran rakyat di atas segala-galanya, lalu berdiri di titik itu untuk berjuang,” pungkas Margarito.
Video selengkapnya dapat disaksikan melalui kanal YouTube Sinkos Indonesia: Negara vs Oligarki! Margarito Kamis: Mereka Sedang Meneror Presiden dengan Cara Kotor.
(Fhirman)
