trimedianews.com – Kota Bogor.Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa (AUR) di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, pada Selasa (23/6/2026) siang. Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB ini membawa sejumlah tuntutan krusial terkait isu nasional dan daerah.
Ratusan mahasiswa ini merupakan gabungan dari beberapa kampus di kota dan kabupaten Bogor.Dengan dilengkapi mobil komando, massa membentangkan berbagai atribut almamater serta banner bernada protes, seperti “Evaluasi Total MBG”, “Indonesia Darurat”, “Tolak UU Polri”, “MBG, Masa Bisa Gitu”, dan “Jamin Hak Tanah Rakyat”.
Soroti Pelemahan Rupiah dan Kebijakan Nasional
Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi multikrisis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang kian menekan ekonomi, potensi kenaikan harga BBM yang diprediksi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, serta pengesahan RUU Polri Tahun 2026 yang dinilai kontroversial.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tak luput dari kritik tajam. Mahasiswa menilai program tersebut masih karut-marut dalam hal kesiapan, pemerataan, dan efektivitas anggaran di lapangan.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi kebijakan secara total, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program negara,” ujar salah satu orator di atas mobil komando.
Direspons Forkopimda Kota Bogor
Aksi yang berjalan tertib ini mendapat respons langsung dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor.Sejumlah pejabat teras tampak hadir langsung di lokasi untuk menemui massa.
Di antaranya adalah Wakil Walikota Bogor, Kapolresta Bogor, Dandim Kota Bogor, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabankesbangpol), serta Ketua DPRD Kota.
Di hadapan mahasiswa, perwakilan Forkopimda menyatakan berkomitmen penuh untuk mengakomodir seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi BEM se-Bogor Raya. Pihak Pemkot dan DPRD Kota Bogor berjanji akan meneruskan poin-poin tuntutan tersebut secara resmi ke DPR RI di tingkat pusat sebagai pemangku kebijakan nasional agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi ke depan.
Tujuh Poin Tuntutan Mahasiswa
Sebelum membubarkan diri secara tertib, Aliansi BEM se-Bogor Raya membacakan tujuh poin tuntutan resmi mereka, yaitu:
- Menghentikan sementara program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi tata kelola secara menyeluruh.
- Mengeluarkan alokasi anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan, serta memastikan pengalokasiannya sesuai mandat konstitusi.
- Menstabilkan harga BBM serta harga kebutuhan bahan pokok secara nasional.
- Menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pemberantasan KKN, penegakan meritokrasi, dan penghentian kebohongan publik.
- Menuntut penghentian dominasi oligarki dalam tata kelola sumber daya alam, ekonomi, dan politik, serta menindak tegas mafia yang memiskinkan rakyat.
- Mencabut UU Polri dan mendesak segera disahkannya RUU Perampasan Aset.
- Menuntaskan konflik agraria, membersihkan mafia tanah, dan memberikan kejelasan legalitas hukum atas hak tanah milik rakyat.
Aksi berakhir dengan kondusif, dan arus lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang sempat tersendat kembali normal setelah massa membubarkan diri.
(Fhirman)
