Kota Bogor.Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Sahid Bogor (DEMA INAIS Bogor) menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Jl. Jendral Sudirman, Kota Bogor, pada Rabu (1/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa tujuh poin tuntutan krusial yang menyoroti kebijakan ekonomi, program nasional, hingga isu pelemahan demokrasi dan korupsi di Indonesia.
Dalam tuntutannya DEMA INAIS Bogor membawa 7 point, poin utama yang disuarakan adalah desakan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan UMKM, serta stabilitas harga kebutuhan pokok yang kian menjepit rakyat kecil.
Selain isu BBM, massa aksi juga menyoroti implementasi program strategis nasional. Mereka mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menuntut agar program tersebut mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas anggaran, serta menjamin ketepatan sasaran agar bersih dari praktik korupsi maupun konflik kepentingan.
Isu reformasi hukum dan demokrasi tidak luput dari perhatian. DEMA INAIS Bogor secara tegas menolak segala bentuk regulasi yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan mekanisame pengawasan lembaga negara. Salah satu yang disorot tajam adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian, yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa diimbangi sistem pengawasan independen yang kuat.
Dalam rilis tuntutannya, mereka juga mendesak lembaga legislatif (DPR) untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif demi menjaga prinsip checks and balances. Secara khusus, mereka menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi.
Aksi yang berlangsung di sepanjang koridor Jalan Jendral Sudirman ini berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal ketujuh poin tuntutan ini termasuk penguatan pemberantasan korupsi dan perluasan ruang partisipasi publik dalam kebijakan strategis nasional demi memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Fhirman)