BEM Se-Bogor Sorot Tajam Program SASARDesa: “Jangan Jadi Slogan Segelintir Orang!”

Kab.Bogor.Program unggulan Pemerintah Kabupaten Bogor, Satu Sarjana Satu Desa (SASARDesa), yang digadang-gadang menjadi solusi pemerataan pendidikan tinggi di desa, mendapat sorotan tajam dari Aliansi BEM Se-Bogor, Sabtu (3/10/2026).

Koordinator BEM Se-Bogor, Haikal Sahid, menegaskan program yang membawa nama kepentingan masyarakat desa tersebut tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan seremonial. Ia menilai ada persoalan serius dalam hal transparansi dan pemerataan akses informasi.

Satu Sarjana Satu Desa seharusnya menjadi langkah nyata memperluas akses pendidikan. Tapi program publik harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas,” tegas Haikal dalam pernyataan resminya

Persoalan Keadilan Dimulai Dari Akses Informasi

Aliansi BEM Se-Bogor mempertanyakan pola sosialisasi SASARDesa yang dinilai tidak menyeluruh. Menurutnya, ketika informasi program pemerintah tidak sampai ke semua lapisan masyarakat desa, maka itu bukan lagi soal komunikasi, melainkan soal keadilan memperoleh kesempatan.

“Bagaimana mungkin masyarakat dapat mengikuti program apabila mereka tidak mengetahui program tersebut? Bagaimana masyarakat dapat memenuhi persyaratan apabila informasi mengenai persyaratan tidak disampaikan secara jelas?” tanyanya.

Haikal menyoroti, masyarakat desa memiliki latar belakang dan akses informasi yang berbeda-beda. Sosialisasi tidak seharusnya dimaknai sebatas pemerintah pernah menyampaikan informasi melalui satu kegiatan atau satu jalur birokrasi saja.

“Jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui informasi mengenai program. Jangan sampai nama programnya Satu Sarjana Satu Desa, tetapi akses informasinya hanya berputar di kalangan tertentu,” ujarnya.

Desak Pemkab Buka Data Secara Transparan

BEM Se-Bogor juga mendorong Pemkab Bogor dan OPD terkait untuk membuka informasi pelaksanaan SASARDesa sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Adapun informasi yang dituntut untuk dibuka meliputi:
1.  Mekanisme pendaftaran dan persyaratan
2.  Kriteria penerima, proses verifikasi, dan mekanisme seleksi
3.  Jumlah penerima dan distribusi penerima berdasarkan wilayah (per desa)
4.  Evaluasi program dan anggaran yang digunakan

“Kami tidak menuduh seluruh proses SASARDesa bermasalah. Tetapi justru karena program ini menggunakan kebijakan dan sumber daya pemerintah, semakin besar kepentingan publik di dalamnya, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi. Kepercayaan publik harus dibangun dengan data, bukan narasi keberhasilan,” tegasnya.

Ultimatum: Siap Jadi Garda Depan Evaluasi

Aliansi BEM menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan program. Mereka justru mendukung cita-cita peningkatan pendidikan masyarakat desa, namun dukungan tidak berarti harus diam.

“Kritik adalah bagian dari kontrol publik. Program yang baik harus siap diawasi,” katanya.

Jika Pemkab Bogor tidak segera berbenah dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait transparansi informasi, pemerataan sosialisasi, keadilan akses, dan akuntabilitas pelaksanaan, Aliansi BEM Se-Bogor menyatakan siap menjadi garda terdepan menyuarakan evaluasi.

“SASARDesa harus menjadi jalan menuju pemerataan pendidikan, bukan menciptakan kesenjangan informasi. Satu Sarjana Satu Desa jangan sampai berubah menjadi satu informasi untuk segelintir orang. Pemkab Bogor wajib berbenah. Buka informasinya, perluas sosialisasinya, pastikan keadilannya,” tutup Haikal.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Bogor selaku OPD terkait pelaksana SASARDesa belum memberikan tanggapan resmi.

(Alpacino B.S)