Jakarta.Unsur dugaan makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah telah ditemukan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Temuan unsur tindakan pidana makar itu ditindaklanjuti tim penyidik Mabes Polri dengan menaikkan kasus penyadapan itu ke tahap penyidikan, ungkap pejabat Polri.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
” Penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana,” tambahnya.
Hal itu diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu mengatur bahwa gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan.
Apabila tim penyidik memutuskan peristiwa itu adalah tindak pidana, penanganannya dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Johnny Eddizon Izir belum merinci lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Terpisah, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo.
“Belum, belum. Masih dalam proses,” ujar Suyudi saat ditanya di Mabes Polri.
Dia menjelaskan, proses penyidikan ini meliputi pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan atas kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP,” ucap Susatyo.
Dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah sebelumnya ditegaskan ulang oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026) lalu.
Suyudi lalu menjelaskan, pihaknya sampai Kamis lalu, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut tentang dugaan makar tersebut.
Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta adalah Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso adalah eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga tersangka lainnya.
Selain menerapkan pasal dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, tim penyidik Polri juga menerbitkan laporan terkait dugaan tindak pidana makar.
Empat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Di luar proses penyelidikan dan penyidikan unsur pidana, sejak pekan lalu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mulai menggelar sidang etik terhadap empat tersangka. Persidangan ini digelar secara tertutup.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan menjalani sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada pekan depan.
“Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir.
Listyo Sigit adalah salah satu dari empat perwira tinggi polisi yang dijadikan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.
(ddy)
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

