Jakarta.Polemik kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai miliaran rupiah yang menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terus menjadi sorotan publik.
Hal tersebutpun mendapat respons terbuka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menyatakan siap mendalami dugaan penyimpangan dan membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melayangkan aduan resmi terkait kontrak senilai total Rp14,7 miliar yang diperoleh perusahaan milik Raffi dari kementerian negara.
Hal itu mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar temuan adanya delapan paket pengadaan jasa publikasi dan influencer sepanjang rentang 2024โ2026 melalui PT Rans Animasi Indonesia. Proyek tersebut bersumber dari anggaran negara di Kemendikbudristek (yang kini terpecah, mencakup Museum dan Cagar Budaya) sebanyak lima paket pada 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak tiga paket pada 2025โ2026.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di media sosial pribadi Raffi dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga penhadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, pihaknya mempersilakan publik yang menemukan indikasi penyimpangan atau potensi benturan kepentingan untuk segera membuat laporan formal melalui Kedeputian Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Silakan KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan. KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” ujar Taufik, Selasa (17/11/2026).
Taufik menambahkan, KPK akan mengkaji setiap aduan yang masuk secara komprehensif apabila dokumen dan fakta-fakta pendukung yang dilampirkan masyarakat telah mencukupi untuk dikategorikan sebagai unsur tindak pidana. Kendati belum ada langkah penindakan formil karena belum adanya laporan resmi di Kedeputian Penindakan, KPK memandang sorotan publik ini sebagai bentuk kepedulian yang positif terhadap isu pemberantasan korupsi.
Selain membuka ruang pengaduan masyarakat, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mendorong agar instansi pemberi kontrak, yakni Kementerian Kebudayaan dan KKP, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa tersebut.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” tegas Budi.
Menanggapi polemik yang memantik sorotan tajam publik dan kritik dari ICW terkait potensi konflik kepentingan pejabat publik, Raffi Ahmad sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui unggahan video kolaborasi di akun Instagram pribadinya pada Senin (16/11/2026).
Dalam klarifikasinya, Raffi mengeklaim bahwa pada tahun 2024 dirinya sempat melakukan konsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan statusnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik dalam menerima endorsement maupun kerja sama komersial. Menurut Raffi, saat itu KPK menilai aktivitasnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Raffi menyatakan siap untuk diperiksa oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, maupun BPKP guna menguji prosedur kerja sama senilai Rp14,7 miliar tersebut. “Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi.
Menanggapi klaim konsultasi tersebut, Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan, lembaganya pada ranah pencegahan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi guna memitigasi potensi tindak pidana korupsi sejak dini.
Namun, di tengah klaim tersebut, sorotan publik dan ICW tetap mengarah pada aspek kepatutan, transparansi anggaran, serta ketiadaan regulasi ketat mengenai deklarasi konflik kepentingan bagi pejabat publik yang merangkap sebagai pelaku industri kreatif.
(ddy)
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

