Ilustrasi (dibuat denga AI)

Kota Bogor.Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bogor menuai sorotan. Di tengah berlangsungnya pesta olahraga tingkat provinsi tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kesiapan infrastruktur pertandingan yang belum optimal hingga dugaan ketidakberesan dalam administrasi petugas Liaison Officer (LO).

Persoalan infrastruktur terlihat dari kondisi sejumlah fasilitas olahraga yang dilaporkan belum siap digunakan secara maksimal. Bahkan, terdapat lapangan yang mengalami kerusakan serta pembangunan tribun stadion yang belum rampung ketika pelaksanaan Porprov dimulai.

Kondisi tersebut turut berdampak pada agenda penutupan Porprov XV Jabar 2026. Acara yang semula direncanakan berlangsung di Kota Bogor itu akhirnya dipindahkan ke Kota Depok.

Tak hanya persoalan fasilitas, tata kelola pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan petugas LO yang memiliki tugas membantu koordinasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada panitia besar (PB) Porprov.

Dalam surat tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, selaku Ketua Harian PB Porprov, tercantum sebanyak 75 nama yang ditugaskan sebagai LO.

Dalam surat tersebut, para petugas LO mendapat tanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Anas S. Rasmana selaku Sekretaris Umum PB Porprov XV Jabar 2026.
Namun, keberadaan dan pelaksanaan tugas sejumlah petugas LO justru dipertanyakan.

Pasalnya, berdasarkan keterangan salah seorang petugas, terdapat sejumlah nama yang tercantum dalam surat tugas, tetapi tidak terlihat menjalankan tugas di lapangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan mekanisme pelaporan yang diterapkan panitia selama berlangsungnya kegiatan.

Persoalan lain muncul terkait pembayaran hak petugas. Salah seorang LO mengaku hingga Porprov XV Jabar 2026 berakhir, dirinya baru menerima uang makan yang jumlahnya tidak dibayarkan secara penuh.

Sementara itu, honor sebagai petugas LO disebut belum diterima. Ia juga mengungkapkan bahwa pembayaran uang makan dilakukan melalui rekening pribadi salah seorang petugas LO, bukan melalui mekanisme pembayaran resmi kepanitiaan.

“Saya baru menerima uang makan, itu pun hanya 80 persen. Uangnya ditransfer dari rekening pribadi salah satu LO,” ungkap seorang petugas LO yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran operasional petugas selama pelaksanaan Porprov XV Jabar 2026.
Sejumlah persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi PB Porprov XV Jabar 2026,

Khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, serta tertib administrasi dan pembayaran hak petugas.

(redaksi)


Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca