trimedianews.com – Kota Bogor.Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, mendapatkan gelontoran anggaran dana hibah yang mencapai Rp 62 Miliar. Dengan anggaran yang berasal dari dua sumber, yakni KPU Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Namun hingga menjelang beberapa hari lagi masa pencoblosan, suntikan dana tersebut tidak nampak dalam transparansi penggunaannya secara detail untuk publik, khususnya masyarakat Kota Bogor.
Anggaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) di Pilkada 2024 sebesar Rp 14 Miliar, sementara Pemkot Bogor menggelontorkan anggaran sebesar Rp 48 Miliar untuk Pemilihan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor (Pilwalkot). Namun bentuk kegiatan – kegiatan dan juga aliran dana tersebut tak pernah terjabarkan secara detail dan jelas.
Pantauan awak media, dari berbagai sumber yang dihimpun, hanya beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor. Berbagi kebutuhan teknis dan non teknis hingga kegiatan lainnya, tak pernah secara terbuka dan transparan dalam penggunaan anggarannya.
Sementara Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin yang akrab disapa Habibi mengatakan, untuk transparansi penggunaan dana Hibah KPU Provinsi, anggaran digunakan beberapa item yang sudah ditentukan oleh KPU Provinsi Jabar.”
” Untuk anggaran Provinsi digunakan sesuai dengan ketentuan dari KPU Provinsi Jabar, salah satu itemnya adalah sebagian pengadaan logistik, data tahapan, serta honorarium badan adhoc yang sudah di ploting oleh KPU Jabar,” ungkap Habibi kepada trimedianews.com, Kamis (14/11/2024).
” Ya itu sudah ditentukan oleh KPU Provinsi, dan tidak bisa di otak atik oleh KPU Kota Bogor,” tambahnya.
Sementara terkait dana hibah yang diberikan oleh Pemkot Bogor kepada KPU Kota Bogor dengan nilai Rp 48 Miliar, Habibi menyampaikan, KPU sudah memaksimalkan segala penggunaannya.”
” Ya untuk dana Hibah dari Pemkot Bogor, kami (KPU) secara maksimal sudah menggunakan, salah satunya persiapan honorarium dan persiapan TPS, bagi KPPS di 1530 TPS yang sudah direkrut. Dimana ada 9 orang dalam 1 TPS kurang lebih 13.770 orang yang harus disiapkan honorariumnya, pada hari H nanti dan juga oprasional TPS lainnya,” jelas Habibi.
Habibi juga menyampaikan, anggaran tersebut digunakan sesuai dengan tahapan – tahapan perencanaan yang sudah dirancang jauh sebelum tahapan Pilkada 2024 dilaksanakan.”
” Ya dalam penggunaan anggaran, sesuai dengan perencanaan sebelum tahapan Pilkada 2024 ini dimulai.” Sudah sekitar dari tahun 2022 – 2023 perencanaan dalam penggunaan anggaran hibah tersebut,” ujar Habibi.
Lebih lanjut Habibi yang pernah menjabat Ketua Panwascam Bogor Selatan tersebut mengatakan, rancangan perencanaan anggaran tersebut, juga telah disepakati dengan Pemkot Bogor.”
” Dalam penggunaan anggaran kami KPU juga mengikuti segala saran yang diberikan oleh Pemkot Bogor.” Tentunya transparansi anggaran tetap kami utamakan, karena ini merupakan anggaran negara. Segala langkah – langkah kami selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jabar dan juga Pemkot Bogor dalam hal ini Kesbangpol,” pungkas Habibi.
(Dody)