trimedianews.com – Kota Bogor.Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah membuka open bidding untuk dua kursi Dewas Perumda Pasar Pakuan Jaya periode 2024-2028 yang dimulai sejak 2 Oktober hingga 8 Oktober 2024.
Muncul aroma tak sedap dengan dipertahankannya Gatut Susanta sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.
Hal menjadi sorotan dan tanda tanya besar bagi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)-RI Bogor Raya. Lelang jabatan untuk dua kursi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, menjadi sorotan, pasalnya hanya membuka seleksi bagi calon anggota Dewas yang berasal dari internal pemerintah dan eksternal atau independen.
Sementara untuk posisi ketua Dewas masih diduduki oleh sosok eksternal yakni, Gatut Susanta yang sudah menjabat lama dan dianggap berprestasi.
Ketua BEM RI Bogor Raya, Fauzilyan, mengkritisi kebijakan tersebut dan mempertanyakan alasan penunjukan kembali ketua Dewas.
Menurutnya, seharusnya semua calon ikut seleksi, termasuk ketua Dewas yang klaimnya berkualitas. Jika memang benar berprestasi, tak masalah untuk ikut seleksi lagi.
“Ya, harusnya ketiganya ikut seleksi. Kalau alasannya karena berprestasi, ikut seleksi lagi saja dan kalau pun benar bagus tentu akan lolos lagi,” ungkap Fauzilyan dikutip Selasa, (08/10/2024).
Fauzilyan juga menyinggung adanya sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bogor belum lama ini, terkait kinerja Direksi Perumda PPJ Kota Bogor, yang dinilai masih jauh dari kata sehat dalam hal status keuangan dan revitalisasi pasar yang belum selesai.
Bagi dia, hal itu juga menimbulkan pertanyaan, jika ketua Dewas dianggap berkualitas lantas kenapa pengawasan atas Perumda PPJ kurang optimal.
“Ada revitalisasi 11 pasar yang belum rampung. Ini kan menjadi alasan juga, kalau ketua Dewas punya prestasi, kenapa hal ini bisa kurang maksimal dalam hal pengawasan,” tegasnya.
Fauzilyan berpendapat bahwa proses seleksi ulang calon Dewas Perumda Pasar Pakuan Jaya seharusnya dilakukan untuk mencari sosok yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.
Diapun menekankan perlunya seleksi ulang untuk semua calon Dewas agar dapat memilih sosok yang mampu berkontribusi maksimal terhadap PAD.
Terakhir, Fauzilyan menegaskan pentingnya Pemkot Bogor serius dalam mengelola BUMD dengan proses meritokrasi yang bersih tanpa ada kepentingan individu atau golongan.
” Bahwa menurunnya kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan terhadap BUMD tersebut.
“Jangan sampai kontribusi terhadap APBD Kota Bogor menurun akibat kurang maksimalnya pengawasan terhadap BUMD itu,” pungkas Fauzilyan.
(Dody)