trimedianews.com – Kota Bogor.Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi di depan Istana Bogor, Jln. Raya Sudirman, kota Bogor, pada Senin (1/9/2025).Aksi demonstrasi tersebut digelar karena kebijakan-kebijakan yang beberapa hari lalu dikeluarkan oleh DPR dinilai tidak mewakilkan kondisi masyarakat serta terjadi represifitas dalam demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah pada 25 – 31 Agustus 2025 sampai sampai ada korban jiwa.
Elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi Cipayung Plus terdiri dari HMI Cabang kota Bogor, PMII Kota Bogor, PMKRI Bogor, GMKI Bogor, KAMMI Bogor.
Massa memulai aksinya dengan longmarch dari Gedung Wanita menuju Istana Presiden, sempat terjadi saling adu dorong karena massa aksi ingin melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden tetapi tertahan di depan Starbucks, Jln. Sudirman dan negosiasi antara massa aksi dengan aparat keamanan pun dilakukan.
Setelah negosiasi, aksi longmarch dilakukan kembali dan tertahan di depan Rumah Sakit Salak, massa aksi meminta kepada kepolisian untuk tidak menahan longmarch dikarenakan demonstrasi di depan Rumah Sakit dapat mengganggu pasien-pasien Rumah Sakit.Setelah 2 kali tertahan, massa aksi pun diizinkan untuk melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden Bogor.
Dalam aksi tersebut dilakukan Aksi tabur bunga, menyalakan lilin sekaligus mendoakan para korban dalam demonstrasi 25 – 31 Agustus 2025 di berbagai daerah.
Aksi ditutup dengan pernyataan serta tuntutan – tuntutan yang dibawa oleh Massa aksi,
- Menuntut Transparansi pembatalan tunjangan DPR serta menuntut untuk memangkas anggaran DPR yang tidak penting bagi kesejahteraan rakyat.
- Menuntut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera melakukan sidang etik dan memberhentikan anggota DPR yang menghina rakyat serta membuat kegaduhan.
- Mendesak dilakukannya evaluasi dan reformasi terhadap institusi Polri secara struktural maupun kultural serta berhentikan segala bentuk tindakan represif kepolisian dengan mengedepankan pendekatan humanis.
- Usut Tuntas pelaku brutalitas aparat yang sampai menghilangkan nyawa sesuai hukum tanpa impunitas, serta bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang.
- Reformasi segala kebijakan yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan pajak agar lebih adil serta tidak memberatkan masyarakat.
- Menetapkan standar gaji yang layak bagi para pahlawan bangsa, khususnya Guru di Indonesia.
- Melaksanakan reformasi agraria sejati demi pemerataan kesejahteraan.
- Melakukan reformasi total terhadap sistem kaderisasi partai politik agar lebih demokratis dan akuntabel.
- Melakukan evaluasi program MBG.
- Segera disahkannya RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Multazam selaku Ketua Umum HMI Cabang kota Bogor mejelaskan dalam wawancaranya “bahwa salah satu tuntutan dalam aksi kali ini adalah tunjangan DPR, yang dimana ekonomi masyarakat sedang terpuruk, tetapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat justru menaikkan tunjangan DPR,”jelasnya.
“Itu yang menjadi tuntutan utama kami. Selain itu adalah mekanisme Partai Politik Reformasi, Partai Politik. Karena bagaimanapun anggota Dewan ini adalah anggota partai, yang mana partai harus memberikan sanksi tegas kepada anggotanya untuk tidak hanya menonaktifkan anggota, akan tetapi memberhentikan anggota DPR. Sehingga pergantian antar waktu,” imbuhnya.
Ia menegaskan “bahwa kita ingin menunjukkan bahwa aksi demonstrasi itu harus dilakukan dengan bijak, harus tersampaikan esensi dan substansinya. Apa yang diaspirasikan, tidak anarkis,”tegasnya.
“Harapannya ke depan, terutama pihak keamanan, untuk lebih humanis dalam hal mengamankan masa aksi dan anggota-anggota parlemen, kemudian lembaga, negara, institusi negara harus evaluasi besar-besaran dan secara serius,”pungkasnya.
(Galuh)
