Dianggap ‘Black Campain’ Dugaan Korupsi Proyek Otista Kota Bogor ‘Melempem’

Pertama calon Wali Kota dengan nomor urut 2, Atang Trisnanto yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Bogor, tentunya sangat berkaitan dengan fungsi legislatifnya dalam penggunaan anggaran – anggaran daerah dan negara.

Menanggapi perihal permasalahan proyek Otista, Atang Trisnanto mengatakan, kalau ada indikasi korupsi, tentu dari pihak berwenang akan menindaklanjutinya.” Kita serahkan semuanya pada proses hukum. Kita hormati semua prosesnya,” ungkap Politis PKS tersebut kepada awak media melalui pesan singkat, beberapa waktu lalu.

Menjelang Pilkada, sambung Atang, kita semua tentu tidak ingin ada fitnah atau rumor yang tidak sesuai fakta sebenarnya.”

” Pembangunan jembatan Otista sendiri berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Sesuai juklak penyusunan APBD, DPRD Kota Bogor bersama TAPD mengesahkan anggaran tersebut dengan memasukkan bantuan keuangan provinsi, untuk pembangunan jembatan Otista dalam struktur APBD Kota Bogor,” ujarnya.

” Kewenangan pengalokasian dan persetujuan besarnya anggaran ada di Propinsi,” tambahnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, jika ada permasalahan di pelaksanaan maupun proses tender, sepenuhnya itu kewenangan eksekutif. DPRD hanya punya kewenangan pengawasan saja. Silakan dikonfirmasi kepada yang punya kewenangan,” terangnya.

Kedua, Calon Wali Kota Bogor nomor urut 3 Dedie A Rachim, yang berposisi sebagai  Wakil Wali Kota Bogor, dimasa proyek Otista. Tentunya berperan aktif menjalankan fungsi eksekutifnya di Kota Bogor.

Terkait hal itu Calon Wali Kota Bogor yang berpasangan dengan mantan anggota DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin tersebut, enggan menanggapi prihal permasalahan proyek Jembatan Otista.”

” No Comment ya,” ungkap Dedie singkat.

Terakhir, Calon Wali Kota Bogor nomor urut 4, Rena Da Frina, sepanjang proyek jembatan Otista dirinya, pernah menjabat di Pemkot Bogor, dari mulai Lurah Babakan Pasar, yang lahannya berinteraksi langsung dengan mega proyek tersebut, hingga pernah menjabat Sekcam dan Camat Bogor Timur sampai akhirnya menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, yang secara langsung sebagai pengguna anggaran proyek.

Namun Rena enggan menanggapi perihal munculnya permasalahan pada proyek jembatan Otista, yang sempat menyebutnya dalam pemanggilan ke Kejati Jabar.

Hingga berita ini ditayangkan Rena belum merespon awak media.

Terpisah Pengamat Kebijakan Publik Andrian Salampesy menyampaikan, fakta – fakta ada dugaan Korupsi dalam proyek Jembatan Otista harus dibuka ke publik.”

” Ya sudah beberapa bulan ini ko seperti hilang tak ada tindak lanjutnya,” ungkap Andrian.

” Jangan karena sedikit berkaitan dengan kontestasi politik di Kota Bogor, kasus ini jadi senyap bahkan hilang,” tambahnya.

Singkat saja, sambung Andrian, APH harus tegas, dan para calon Wali Kota Bogor harus berani membuka secara utuh informasi dan faktanya.” Jangan memble lah kalo mau jadi Wali Kota,” ucapnya singkat.



(Dody)