trimedianews.com – Bali.Dugaan bancakan anggaran kembali mencuat di Bali. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, yang diduga menjadi sumber praktik korupsi berjamaah.
Koordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, mengungkapkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menunjukkan potensi kerugian negara hingga Rp9 miliar hanya dari pola distribusi kupon BBM untuk para sopir pengangkut sampah di DLHK Badung.
“Ini bukan soal kecil. Rp9 miliar uang rakyat terancam raib. Tapi ironisnya, justru para sopir disuruh mengembalikan ke kas negara. Plt. Kepala DLHK Badung Ida Bagus Gede Arjana harus bertanggung jawab! Kejati Bali harus segera turun tangan!” tegas Prie Agung, Kamis (5/6/2025).
Tak hanya di Badung, dugaan serupa juga mencuat di DLHK Kota Denpasar. Menurut Prie, ada pola penganggaran yang berbeda, namun tetap mengundang kecurigaan. Di Denpasar, anggaran BBM dipecah-pecah ke dalam unit-unit kecil, seolah untuk menghindari sorotan audit.
“Anggaran raksasa yang disamarkan dalam pecahan kecil. Ini taktik klasik menghindari audit. Tahun 2025, tercatat ada anggaran BBM Rp25,5 miliar, Rp3,1 miliar, dan Rp489 juta untuk pembelian Pertamax, Dexlite, hingga Bio Solar,” lanjutnya.
Prie mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk tidak tinggal diam. Ia meminta Kepala DLHK Denpasar segera dipanggil dan dimintai keterangan.
“Sudah cukup rakyat jadi korban. Panggil dong kepala dinasnya! Ini uang pajak rakyat, bukan warisan nenek moyang. Kejati Bali jangan cuma diam menonton,” pungkasnya.
(Dody)
