trimedianews.com – Kota Bogor.Kemacetan panjang di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, nyaris tidak pernah absen setiap harinya. Jalan utama yang menjadi akses vital menuju kawasan Puncak, Sukasari, hingga pusat Kota Bogor itu kerap berubah menjadi “lautan kendaraan” sejak pagi hingga malam. Kondisi ini membuat warga mengeluh karena perjalanan singkat bisa memakan waktu berjam-jam.
Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menilai fenomena ini bukan lagi sekadar masalah kepadatan kendaraan, melainkan bukti nyata kelalaian dan kegagalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dalam menata lalu lintas.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan Dishub tidak mampu menghadirkan solusi nyata. Menurutnya, upaya penataan lalu lintas yang dilakukan sejauh ini hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah.
“Macet panjang di Jalan Raya Tajur bukan lagi sekadar masalah teknis, tapi bukti kegagalan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jika tidak mampu bekerja, copot Kepala Dinas Perhubungan sekarang juga! Kota Bogor butuh pemimpin yang peduli, bukan pejabat yang hanya duduk nyaman di balik meja,” ujar Beni dengan tegas, Kamis 04 September 2025.
KPP Bogor Raya menilai, kemacetan yang semakin parah bukan hanya merugikan dari sisi waktu dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Kondisi lalu lintas yang semrawut kerap memicu kecelakaan, terutama di titik-titik rawan seperti perlintasan pasar, persimpangan, dan jalur sempit di kawasan Tajur.
Selain itu, kemacetan juga menimbulkan kerugian ekonomi karena banyak pelaku usaha di sepanjang Jalan Raya Tajur merasakan penurunan omzet akibat akses yang sulit dijangkau. Warga yang setiap hari harus melewati jalur tersebut pun semakin terbebani dengan ongkos transportasi dan waktu perjalanan yang terbuang.
Menurut Beni, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bersama Dishub bisa berkolaborasi dengan kepolisian, akademisi, hingga komunitas warga untuk mencari solusi bersama. “Selama ini yang terjadi justru pembiaran. Padahal, banyak aspirasi masyarakat yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Jika pejabat terkait tidak serius bekerja, maka wajar bila masyarakat menuntut pencopotan,” kata Beni.
KPP Bogor Raya memastikan akan terus mengawal persoalan ini melalui berbagai cara, baik dengan melakukan kajian lapangan maupun aksi massa di jalanan. Tekanan publik, menurut mereka, penting untuk memastikan Pemerintah Kota Bogor benar-benar serius mengevaluasi kinerja Dishub dan tidak menutup mata terhadap penderitaan warganya.
“Bogor ini kota yang dikenal sebagai kota wisata dan pendidikan serta kuliner. Masa wajahnya setiap hari harus dicoreng dengan kemacetan parah di pintu gerbang kota? Pemerintah jangan hanya bangga dengan pembangunan fisik, tapi gagal mengurus masalah mendasar seperti lalu lintas,” pungkas Beni.
(Wawan.S)
