trimedianews.com – Seoul, Korea Selatan. Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap pada Minggu, 8 Desember 2024, atas keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer yang diumumkan pekan lalu. Deklarasi tersebut memicu krisis politik yang semakin memburuk di negara itu.
Kim, yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, ditahan setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan deklarasi darurat militer yang kemudian dibatalkan hanya beberapa jam setelah ditolak oleh parlemen melalui pemungutan suara. Menurut laporan dari Yonhap News, langkah tersebut menimbulkan ketegangan politik yang lebih dalam.
Sebelumnya, Kim telah dikenakan larangan bepergian, dan saat ini penyelidikan polisi juga sedang dilakukan terhadap Presiden Yoon dan beberapa pihak lainnya terkait dugaan pemberontakan.
Penangkapan Kim terjadi sehari setelah Presiden Yoon berhasil menghindari mosi pemakzulan yang diajukan oleh enam partai oposisi. Mosi tersebut memerlukan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen untuk disahkan. Namun, upaya tersebut gagal berkat boikot hampir total dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP), partai yang mendukung Yoon. Meskipun presiden berhasil selamat dari mosi pemakzulan, masa depan karier politiknya masih dipertanyakan.
Partai oposisi berencana untuk mengajukan mosi pemakzulan baru dalam waktu dekat, menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan. Penangkapan Kim Yong-hyun dan situasi yang berkembang ini menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam dalam pemerintahan Yoon, serta tantangan yang harus dihadapi oleh kepemimpinannya ke depan.
Sumber : Antara, Anadolu
(Fhirman)
Trimedia go international