trimedianews.com – Jakarta.Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional menyampaikan sejumlah keluhan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aspirasi tersebut disampaikan secara resmi melalui surat tuntutan yang diserahkan ke Sekretariat Negara, dengan harapan pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di kalangan mitra pengelola dapur gizi.
Dalam surat yang ditandatangani Ahmad Yazdi, SH, dan Jabbarudin Wuquf, SH, selaku jajaran Badan Pimpinan Pusat Aliansi, disebutkan bahwa program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional 2025–2029. Namun, mereka menilai sejumlah kebijakan dan kendala teknis justru berpotensi menghambat kesuksesan program yang bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa tersebut.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah kebijakan rollback terhadap status ribuan dapur persiapan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal, sebagian besar dapur tersebut telah dibangun sesuai arahan teknis oleh calon mitra. Menurut Aliansi, langkah ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian finansial bagi pihak-pihak yang telah berinvestasi mendukung program.
Selain itu, Aliansi juga menyoroti mekanisme verifikasi calon mitra yang dinilai belum efisien dan justru menambah beban pengusaha lokal. “Kami menerima banyak laporan dari calon mitra terkait hambatan yang mereka alami. Dari situ kami menilai perlu adanya perhatian khusus agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar,” ujar Ahmad Yazdi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (4/10).
Yazdi menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan BGN. Ia berharap evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta pelaksanaan program tetap sesuai amanah Presiden.
Dalam suratnya, Aliansi juga menyampaikan tuntutan pencopotan sejumlah pejabat fungsional BGN, di antaranya Kepala BGN Dadan Hindayana, Ketua Tim Pengarah Tigor Pangaribuan, anggota tim verifikator Ari Santoso, Rikola Fedri, dan Redy Hendra Gunawan, serta Ketua Pelaksana Verifikator BGN Sony Sonjaya, yang juga menjabat Wakil Kepala BGN.
Menurut Aliansi, langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan tata kelola organisasi agar kembali fokus pada misi utama: memperkuat layanan gizi masyarakat. “Tuntutan ini bukan bentuk perlawanan, tetapi dukungan moral agar program makan bergizi gratis tepat sasaran,” ujar Yazdi.
Aliansi juga mengusulkan sejumlah langkah perbaikan, antara lain verifikasi ulang terhadap mitra terdampak rollback, pengembalian status dapur persiapan, dan penjelasan resmi mengenai dasar penerapan kebijakan tersebut.
“Harapan kami, suara masyarakat dapat didengar agar tujuan mulia memperbaiki gizi anak bangsa benar-benar terwujud bukan sebaliknya,” pungkas Ahmad Yazdi.
(Wawan.S)