trimedianews.com – Kota Bogor.Solidaritas Rakyat Nusantara (SORAK Nusantara) bereaksi keras menyusul temuan riset terbaru dari Indonesia Government Watch (IGoWa) terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ketua SORAK Nusantara, Iqbal Riski Pratama, melayangkan kritik pedas terhadap alokasi anggaran komunikasi publik yang dinilai melukai logika anggaran.
Berdasarkan data temuan IGoWa yang menjadi basis reaksi ini, Pemkot Bogor terindikasi mengalokasikan dana hingga Rp44,9 juta hanya untuk pembuatan satu buah konten informasi publik. Anggaran fantastis ini dinilai tidak wajar oleh para aktivis pemuda dan pelaku industri kreatif di Kota Hujan.
“Berangkat dari temuan IGoWa, kami di SORAK Nusantara bertanya-tanya: ini konten humas atau sedang bikin proyek film? Angka Rp45 juta untuk satu konten, mencederai akal sehat para kreator muda di Bogor yang setiap hari bergelut dengan produksi digital secara mandiri dan efisien,” ujar Iqbal dalam pernyataan resminya, yang diterima trimedianews.com, Sabtu (07/03/2026).
Terlebih, belum diketahuinya jenis konten yang memakan anggaran hingga puluhan juta tersebut.
“Kami juga belum mengetahui, konten apa yang dibuat oleh pihak Diskominfo, apakah konten berjenis tulisan, audio semata, atau video. Kami pikir, hal itu juga perlu untuk segera disampaikan kepada publik, agar ada penilaian atas kewajaran penggunaan anggaran,” desak Iqbal.
Iqbal menilai angka tersebut sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan hasil (output) komunikasi yang terlihat di lapangan.
“Jangan sampai anggaran negara dijadikan ‘ajang pesta’ lewat proyek-proyek yang harganya diduga digelembungkan. Rakyat Bogor perlu tahu apa yang membuat satu konten bisa seharga satu unit motor gede? Spesifikasinya apa? Alatnya apa? Atau ini hanya sekadar titipan?” tegas Iqbal.
Transparansi Dana Media Rp2,3 Miliar
Selain masalah satuan harga konten, Iqbal juga menyoroti temuan dana sebesar Rp2,3 miliar untuk kerja sama media yang parameternya dianggap belum transparan. Ia mendesak agar tindak lanjut berupa publikasi atas informasi terkait hingga pengauditan.
Sorak Nusantara menantang Diskominfo Kota Bogor untuk membedah Rincian Anggaran Biaya (RAB) konten tersebut secara transparan kepada publik.
Inspektorat dan BPK disarankan melakukan audit investigatif terhadap kewajaran harga (HPS) agar tidak ada indikasi kerugian uang rakyat yang mengalir ke pihak-pihak tertentu.
Iqbal juga meminta agar Pemkot Bogor berhenti menghamburkan miliaran rupiah hanya untuk “kosmetik” digital yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Bogor ini kota kreatif, tapi kalau tata kelola anggarannya tidak kreatif dan cenderung boros seperti temuan riset IGoWa ini, ya memalukan. Kami akan kawal terus sampai ada kejelasan ke mana tiap rupiah pajak warga Bogor mengalir,” pungkas Iqbal.
(Dody)
