trimedianews.com – Jakarta.Zamzam Abdurrohim, S.H., yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP FMI (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Mahasiswa Islam), menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diajukan hari ini seolah membuka kembali bab yang seharusnya telah ditutup, yakni mengenai dwifungsi ABRI. Dalam sebuah pernyataan yang kuat, Abdurrohim mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil dapat mengaburkan batas antara pertahanan dan politik.
“Sejarah telah mencatat bahwa dwifungsi bukan sekadar doktrin, tetapi praktik panjang yang melanggengkan otoritarianisme dan menjadikan militer lebih dari sekadar alat pertahanan negara,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran akan potensi kembalinya dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, hal tersebut disampaikan saat dihubungi oleh trimedianews.com pada Selasa (18/3/2025).
Abdurrohim juga merespons argumen dari para pendukung revisi yang menyatakan bahwa dunia telah berubah dan tentara harus lebih fleksibel. “Orang yang menolak revisi ini adalah ‘kampungan’, mereka mengatakan keterlibatan militer di sektor sipil adalah keniscayaan,” tegasnya. Namun, ia menegaskan bahwa sejarah menunjukkan bahwa begitu ruang itu diberikan, batas yang disepakati tidak pernah berhenti di situ.
Menurutnya, apa yang dimulai dengan penugasan sementara dapat berujung pada hegemoni militer dalam birokrasi, ekonomi, bahkan ruang sosial. “Demokrasi bukan soal membagi peran, tetapi memastikan bahwa peran-peran itu tidak saling mengambil alih,” katanya.
Abdurrohim menutup dengan pertanyaan retoris mengenai mengapa semua ini terdengar seperti déjà vu, dengan menyatakan, “Kita telah melewatinya, dan kita tahu bagaimana akhirnya.”
Pernyataan ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai keseimbangan antara kekuatan militer dan peran sipil dalam konteks demokrasi Indonesia, serta perlunya memperhatikan sejarah demi mencegah pengulangan kesalahan masa lalu.
Sebagai tambahan, Abdurrohim mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengingat pelajaran dari sejarah dan menjaga agar demokrasi tetap pada jalurnya.
(Fhirman)
