Evaluasi Dua Tahun Prabowo–Gibran, BEM se-Bogor Desak Penyelesaian Karhutla dan Evaluasi MBG

Bogor. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (22/10/2026) untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi kebijakan kehutanan, penghentian komersialisasi pendidikan, hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM se-Bogor menilai evaluasi dua tahun pemerintahan tidak cukup hanya mengacu pada capaian administratif dan narasi keberhasilan. Menurut mereka, kebijakan pemerintah perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk dalam persoalan lingkungan, akses pendidikan, kesejahteraan guru, serta transparansi penggunaan anggaran negara.

Desak Penanganan Karhutla Lebih Serius

Dalam tuntutannya, BEM se-Bogor mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan mekanisme yang berlaku. Mahasiswa juga meminta pemerintah menyusun kebijakan strategis untuk menangani karhutla secara transparan, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut, menurut BEM se-Bogor, perlu mencakup pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat, serta pemulihan lingkungan yang terdampak.

Selain itu, mahasiswa mendesak pencopotan Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan. Mereka juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan apabila ditemukan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk desakan agar pengelolaan kehutanan dievaluasi secara serius dan pejabat publik menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Soroti Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Selain persoalan lingkungan, BEM se-Bogor menyoroti kebijakan pendidikan yang dinilai perlu dievaluasi. Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan dan memperkuat sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Mereka juga meminta pemerintah menjamin kesejahteraan guru melalui peningkatan penghasilan, kepastian status kerja, serta perlindungan profesi.

Menurut BEM se-Bogor, kondisi ekonomi masyarakat tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di sisi lain, guru perlu mendapatkan kesejahteraan yang sepadan dengan tanggung jawabnya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Minta Evaluasi Total Program MBG

BEM se-Bogor turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengukuran dampaknya terhadap penerima manfaat.

Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, standar keamanan dan kualitas makanan, serta hasil pelaksanaan program kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka menilai program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus terbuka terhadap kritik dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, pemerintah diminta melakukan perbaikan tanpa mengabaikan kebutuhan publik lainnya, termasuk kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Empat Tuntutan BEM se-Bogor

Koordinator BEM se-Bogor, Haikal Sahid, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Dalam aksi tersebut, BEM se-Bogor menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:

1. Mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan mekanisme yang berlaku.
2. Menuntut kebijakan strategis penanganan karhutla yang transparan, terukur, dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan.
3. Menuntut pencopotan Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan serta penegakan hukum yang adil dan transparan apabila ditemukan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Mendesak evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya penghentian komersialisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

BEM se-Bogor menilai kritik terhadap kebijakan negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah diminta menanggapi tuntutan mahasiswa melalui dialog terbuka, evaluasi kebijakan yang terukur, serta langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya berpihak kepada masyarakat, terutama dalam persoalan lingkungan, pendidikan, dan penggunaan anggaran negara.