Kota Bogor. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor menggelar agenda Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Universitas Pakuan (Unpak) pada Selasa (20/10/2026).
Berlangsung di lingkungan kampus Unpak, kegiatan ini bertujuan mendorong peran aktif mahasiswa sebagai pengawas partisipatif serta memperdalam pemahaman dinamika demokrasi menjelang pelaksanaan pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna, S.H., menegaskan bahwa sosialisasi pengawasan tidak hanya terbatas pada hak memilih dan dipilih. Lebih dari itu, Bawaslu mendorong keterlibatan publik, khususnya civitas akademika, untuk ikut mengawasi seluruh tahapan dan regulasi kepemiluan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BLM Unpak menyambut positif inisiatif ini dan menekankan pentingnya mahasiswa memahami esensi demokrasi guna menjalankan peran sebagai agent of change.
Dalam sesi diskusi, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bogor, Firman Wijaya, S.H., M.H., menyoroti fenomena degradasi demokrasi pasca-28 tahun reformasi. Ia mengkritisi pembatasan ruang gerak organisasi mahasiswa di dalam kampus serta memaparkan tiga mekanisme penindakan Bawaslu, yakni jalur formal, punitif, dan mediasi.
Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, Supriantona, S.H., memaparkan jenis-jenis pelanggaran pemilu serta syarat pelaporan masyarakat yang wajib disampaikan maksimal 7 hari sejak dugaan pelanggaran ditemukan.
Pada sesi tanya jawab, Bawaslu Kota Bogor mengulas isu krusial terkait politik uang dan batasan materi kampanye. Bawaslu mengingatkan bahwa pembagian sembako dilarang keras, dan akumulasi hadiah kampanye seperti doorprize telah diatur maksimal senilai Rp1 juta.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu berharap mahasiswa Unpak dapat bersikap kritis dalam mengawal jalannya pesta demokrasi yang jujur dan adil.
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.