Keterangan Foto : Ilustrasi Mafia Tanah /Foto AI

Bogor.Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terbaru, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal (Dirjen) ATR/BPN sebagai saksi untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kedua pejabat tersebut masing-masing berinisial A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan, bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dan pendalaman perkara oleh penyidik.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” ungkap Budi kepada jurnalis di Jakarta.

Dilansir dari antarnews.com, selain kedua pejabat tersebut, penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi. KPK turut memanggil seorang pihak swasta berinisial REY untuk dimintai keterangan, tetapi yang bersangkutan belum tercatat hadir hingga pukul 13.04 WIB.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta tersebut dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam rangkaian pengurusan hak atas tanah yang menjadi objek perkara.

Sebelumnya, pada Senin (16/11), KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo. Mereka terdiri atas Manajer Legal AAN, Manajer Pemasaran JID, Manajer TI dan PR YWK, Manajer Keuangan SR, serta pegawai perusahaan berinisial LSP dan YS. Penyidik juga memeriksa A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Selanjutnya, pada Selasa (17/11), pemeriksaan dilakukan terhadap Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi berinisial H, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W, notaris JSU, serta Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA.

KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan GJ, Kepala Kantor Pertanahan DS, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ZM, serta mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial C. Selain itu, penyidik turut memeriksa EL selaku Manajer Accounting dan NR selaku pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo.

Rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Sehari setelah pelaksanaan OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka tersebut meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar berinisial FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan milik L, VEJ, A, serta sejumlah direktorat terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan kemudian berlanjut pada 18 September 2026 dengan menyasar kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali menggeledah kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor.

Tidak berhenti di situ, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September 2026. Sehari kemudian, penyidik menggeledah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk.

Serangkaian pemeriksaan saksi dan penggeledahan tersebut menunjukkan upaya penyidik untuk menelusuri alur pengurusan hak atas tanah, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, pemeriksaan saksi merupakan salah satu tahapan penting untuk memperjelas konstruksi perkara dan menguji kesesuaian keterangan dengan alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Melalui proses tersebut, KPK diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat.

(ddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *