Lokasi penggeledahan oleh Barekrim Polri disebuah rumah Jl.Sirojul Munir (Lingkup Briman Coffe, Warung Ma Enis 2), Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat (20/11/2026)

Jakarta.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah enam lokasi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya paksa yang berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam hingga Jumat (20/11/2026) itu dilakukan untuk mendalami penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penggeledahan menyasar lima rumah di daerah Bogor yang berkaitan dengan Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM, serta satu titik di Curug, Tangerang. Salah satu rumah di Bogor terindikasi digunakan sebagai posko aktivitas oleh Kombes Pol IM.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan spanduk. Meski demikian, kepolisian belum merinci status hukum kedua perwira Polri tersebut dalam perkara ini.

“Kami harus menganalisis bahwa terdapat perbuatan persiapan, mulai dari pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami dalam mengumpulkan barang bukti,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.

Pengembangan penggeledahan di Bogor dan Tangerang tersebut juga membuat Bareskrim menunda agenda ekspose atau gelar perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) ke pekan depan.

Belum Ada Tersangka di Klaster Makar

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan resmi kepolisian serta pemberitaan sejumlah media nasional, Dittipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggelar perkara secara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) guna memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum formil.

Hingga Sabtu (21/11/2026), penyidik tercatat telah memeriksa 59 orang saksi dalam klaster dugaan makar, termasuk mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Susatyo menegaskan bahwa perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan, namun penyidik belum menetapkan satu pun tersangka.

Sebelumnya, pada Selasa (17/11/2026) malam, penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Berawal dari Perkara Penyadapan Ilegal

Penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Dalam klaster dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga insan pers tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dalam perkara penyadapan dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Secara etik, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.

(Fhirman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *