trimedianews.com-Jakarta.Adanya baliho beredar dibeberapa tempat tentang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan kader untuk bersiaga terhadap upaya-upaya yang dianggap mengancam stabilitas partai menjelang Kongres V yang akan digelar pada tahun 2025. Instruksi ini disampaikan oleh Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, sebagai respons terhadap baliho yang beredar.
Seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Ronny menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang sah dan kepemimpinan Megawati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Megawati hingga 2025 merupakan hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan dalam Kongres dan Rakernas V PDIP.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (19/12) malam.
Ronny mengingatkan PDIP merupakan partai yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru yang diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelasnya.
Ronny menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan dan kepimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Menurut dia, perpanjangan masa kepengurusan menjadi hak prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan lewat Kongres Partai dan Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.
Salah satu baliho tentang PDIP muncul dibeberapa tempat seperti yang terjadi di Kota Bogor, dikutip dari radarbogor.com DPC PDIP Kota Bogor Dadang Iskandar memberikan peringatan keras terkait munculnya spanduk yang mencantumkan tulisan “Megawati Ketum Ilegal.” Spanduk tersebut dianggap sebagai tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas partai menjelang Kongres. Pihak DPC menegaskan bahwa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sah dan tidak terbantahkan. Mereka meminta kader untuk tetap solid dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar.
“DPC PDIP Kota Bogor mengecam kemunculan spanduk yang bertuliskan ‘Megawati Ketum Ilegal’ dan mengingatkan bahwa kepemimpinan Megawati adalah sah serta sesuai dengan aturan partai.”Tegas dadang.
(Fhirman)
