Dua Halte Biskita Jalur Tajur Dinonaktifkan Sementara Pasca-Demo Sopir Angkot

trimedianews.om – Kota Bogor.Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memutuskan menonaktifkan sementara dua halte Bus Stop Biskita Transpakuan di sepanjang Jalur Tajur. Keputusan tersebut diambil setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan para sopir dan pemilik angkutan kota (angkot) yang menilai keberadaan halte baru berdampak pada penurunan pendapatan mereka.

Dua halte atau bus stop yang dinonaktifkan berada di kawasan Wangun dan di depan Mall Boxies. Kedua titik tersebut sebelumnya menjadi lokasi pemberhentian Bus Biskita Transpakuan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil dialog antara pemerintah dengan perwakilan sopir angkot yang menyampaikan keberatan atas penambahan bus stop Biskita di Jalur Tajur.

“Yang dinonaktifkan ada dua titik, bus stop Wangun dan bus stop  di depan Mall Boxies,” ujar Dody, seperti dikutip dari Radar Bogor, Senin (29/6/2026).

Menurut Dody, para sopir angkot mengaku mengalami penurunan jumlah penumpang sejak halte-halte baru Biskita mulai beroperasi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan harian mereka yang selama ini mengandalkan trayek di kawasan Tajur.

Keluhan itu kemudian disampaikan melalui aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Dalam aksi tersebut, puluhan sopir angkot membawa armadanya dan memarkirkan kendaraan di sekitar kantor Dishub sebagai bentuk protes. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan halte Biskita yang dinilai mengambil pangsa penumpang angkot.

Menanggapi tuntutan tersebut, Dishub Kota Bogor memutuskan untuk menonaktifkan sementara dua halte yang menjadi sorotan. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam polemik yang berkembang di lapangan sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem operasional transportasi umum di koridor tersebut.

Meski demikian, Dishub menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat sementara. Pemerintah akan terus mengkaji efektivitas layanan Biskita Transpakuan sekaligus mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh moda transportasi umum, baik angkot maupun bus Biskita.

Pemkot Bogor berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menjaga keberlangsungan layanan transportasi massal, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian para sopir angkot. Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan transportasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.