Kota Bogor.Kasus dugaan pencurian sejumlah kebutuhan pokok yang melibatkan seorang perempuan lanjut usia berinisial R (60) di Pasar Saptu, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (31/10/2026), menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan keterangan Kapolsek Cibungbulang, Kompol Suyoko, dugaan pencurian tersebut diduga dilatarbelakangi kesulitan ekonomi. Suami R diketahui telah menderita penyakit komplikasi dan stroke ringan selama kurang lebih empat tahun sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam merealisasikan program kesejahteraan masyarakat, khususnya program Bogor Sejahtera yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bogor.
Nenek yang menjadi pelaku pencurian ini, merupakan warga batu tulis, kota Bogor, yang menjadi bulan – bulanan warga di pasar Sabtu pamijahan kabupaten Bogor.
Menurut Beni, kejadian tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi dugaan tindak pidana. Ada persoalan sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius, terutama menyangkut nasib masyarakat lanjut usia, keluarga miskin, serta warga yang harus merawat anggota keluarga dengan penyakit menahun.
“Ini bukan semata-mata persoalan pencurian sembako. Kita perlu melihat persoalan sosial yang melatarbelakanginya. Bagaimana mungkin seorang nenek berusia 60 tahun berada dalam kondisi ekonomi sedemikian sulit hingga kebutuhan pokok menjadi persoalan besar dalam kehidupannya?” ujar Beni, Senin, 09 November 2026.
Ia menegaskan, pihaknya tidak membenarkan tindakan pencurian. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial yang memadai sebelum terjerumus dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Beni secara khusus meminta Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, untuk mengevaluasi implementasi program Bogor Sejahtera. Ia mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar telah menjangkau masyarakat yang membutuhkan atau masih menghadapi persoalan dalam pendataan dan penyalurannya.
“Sejauh mana program Bogor Sejahtera benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pemerintah sudah memastikan lansia miskin, keluarga tidak mampu, dan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi mendapatkan bantuan yang layak?” tegasnya.
Lebih lanjut, Beni mendorong Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial untuk memperkuat validasi data penerima bantuan sosial. Pendataan, menurutnya, harus mencakup warga lanjut usia yang hidup dalam kemiskinan, keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis, serta masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
Ia juga meminta perangkat wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga RT dan RW, lebih aktif mendeteksi kondisi warga yang membutuhkan pertolongan agar tidak ada masyarakat rentan yang terlewat dari program perlindungan sosial.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan, sementara program kesejahteraan hanya terlihat baik dalam laporan administrasi. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat jatuh ke dalam kondisi yang lebih memprihatinkan,” katanya.
Beni berharap peristiwa di Kabupaten Bogor tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program, penghargaan, maupun capaian administratif. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak.
“Jangan hanya berbicara tentang pembangunan, penghargaan, dan keberhasilan program. Ukuran kesejahteraan juga harus dilihat dari apakah masyarakat kecil bisa makan dengan layak, apakah lansia terlindungi, dan apakah keluarga miskin mendapatkan perhatian negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai janji politik maupun slogan pembangunan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat paling membutuhkan.
“Kesejahteraan bukan sekadar janji dan slogan. Kesejahteraan harus hadir ditengah masyarakat, yang paling membutuhkan,” tandas dia.
(Wawan.S)
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.