Kabupaten Bekasi.Keberadaan replika makam bertuliskan “RIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi” serta mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di tengah lapangan SDN Burangkeng 03, Kecamatan Setu, Kab Bekasi, belum lama ini, menuai sorotan publik.
Buah karya sejumlah wali murid ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kab Bekasi terkait pemindahan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) ke SDN Burangkeng 05 lantaran SDN Burangkeng 03 terdampak proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.
DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jabar dalam siaran pers nya menyatakan prihatin melihat realitas pahit yang harus diterima 146 siswa SDN Burangkeng. Ketua DPD Pospera Jabar Ahmad Teddy Risandi mengaku tidak bisa menerima alasan pemindahan KBM SDN 03 Burangkeng hanya karena pembangunan Tol Japek II yang berlabel prioritas.
“Kalau memang pembangunan tol itu prioritas, apakah pendidikan anak-anak di SDN Burangkeng 03 tidak prioritas?” ungkap Teddy dalam keterangan pers yang diterima trimedianews.com, Minggu (08/11/2026).
Teddy mengaku sedang mendalami polemik ini dan siap melakukan advokasi untuk pemenuhan hak belajar para siswa SDN Burangkeng 03. Advokasi yang akan ia lakukan yakni dengan mendatangi Disdik Kab Bekasi, DPRD Kab Bekasi serta kontraktor pembangunan tol Japek II.
Menurutnya, kalau pun KBM para siswa mesti direlokasi, maka sebaiknya, lahan dan bangunan tujuan relokasinya pun harus telah tersedia.”Ya idealnya bila ingin memindahkan sesuatu maka harus disiapkan dulu lahan dan gedung tujuan pemindahannya. Ini mana?”.
Di sisi lain, Komite Sekolah SDN Burangkeng 03, Toing Permanik Kusuma, mengaku kecewa terhadap Dinas Pendidikan. Dalam sejumlah pembahasan mengenai dampak proyek tol, menurut dia, dinas lebih sering mengutus perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kami ingin ada komunikasi dan kompromi. Seharusnya Dinas Pendidikan bisa menjadi penengah, berdialog dengan pihak tol dan orangtua murid untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai anak-anak yang justru harus menanggung dampaknya,” tegas Toing.
Menurut Toing, polemik relokasi telah berlangsung sekitar empat tahun sejak proyek Tol Japek II Selatan mulai bergulir pada 2022. Dari tiga sekolah yang terdampak di wilayah tersebut, yakni SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04, dan SDN Ciledug 03, dua sekolah lainnya disebut telah lebih dahulu menumpang kegiatan belajar di bangunan SMP.
Sementara itu, wali murid SDN Burangkeng 03 masih berharap agar kegiatan belajar tetap berlangsung di lokasi semula. Mereka menilai pengerjaan fisik jalan tol belum mendesak untuk mengharuskan pemindahan aktivitas sekolah.
Toing menyebut kontraktor proyek tol sempat menawarkan kompromi berupa pergeseran trase jalan sekitar enam meter menjauhi area sekolah. Pihak sekolah, kata Toing, menyambut tawaran tersebut dengan sejumlah persyaratan, terutama menyangkut keselamatan siswa selama konstruksi berlangsung.
“Yang penting anak-anak bisa aman belajar. Kami setuju jalan digeser, asalkan ada pembatas yang tinggi dan pengerjaannya dilakukan setelah anak-anak selesai belajar,” tambahnya.
Selain belum tersedianya gedung pengganti, skema menumpang di sekolah lain juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas siswa dan orang tua. SDN Burangkeng 03 saat ini memiliki 146 siswa dan tujuh tenaga pengajar.
Perubahan jadwal belajar berpotensi berbenturan dengan kegiatan siswa pada sore hari, seperti mengaji dan bimbingan belajar. Orang tua juga harus menyesuaikan waktu untuk mengantar dan menjemput anak.
“Orangtua wali murid ingin pindah setelah ada gedung baru. Kami berharap ada solusi, bukan sekadar memindahkan anak-anak untuk menumpang belajar di sekolah lain,” pungkasnya.
(ddy)
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.