trimedianews.com – Bogor.Kondisi penegakan hukum di wilayah Bogor Raya, khususnya Kota dan Kabupaten Bogor, tengah menjadi sorotan. Sejumlah kalangan masyarakat menilai terjadi krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, menyusul maraknya peredaran obat-obatan golongan G serta dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran aturan di lapangan.
Keluhan ini muncul seiring masih ditemukannya praktik penjualan obat keras seperti tramadol dan eksimer secara bebas. Meski beberapa kali dilakukan penertiban oleh aparat, termasuk Satpol PP, aktivitas tersebut disebut kerap kembali berlangsung hanya dalam hitungan hari setelah razia dilakukan.
Hasil dari penelusuran di lapangan juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum yang melindungi praktik ilegal tersebut. Temuan ini dinilai berpotensi memperparah situasi dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Persoalan peredaran obat-obatan ini juga ditemukan di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam penanganan, lantaran adanya kesan saling lempar tanggung jawab antarwilayah. Padahal, dampak dari aktivitas tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat di kedua wilayah,” kata aktivis muslim, Habib Abdullah Al Masyhur, pada Selasa, 21 April 2026.
Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap aturan peredaran minuman beralkohol juga menjadi perhatian. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2022, penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan di dekat tempat ibadah dan sarana pendidikan.
“Kalau kami amati mereka itu, di lapangan masih banyak ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sarana pendidikan, mesjid, tidak bolah adanya peredaran, maupun yang sifatnya melanggar tidak diperbolehkan dan aturannya,” ujar dia.
Di sisi lain, persoalan sosial lain seperti prostitusi online juga turut disorot. Aktivitas ini disebut masih marak terjadi, bahkan diduga memanfaatkan aplikasi digital sebagai sarana transaksi. Kasus kriminal yang pernah terjadi di salah satu lokasi di Bogor Barat disebut menjadi bukti nyata dampak dari praktik tersebut.
“Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, untuk memperkuat sinergi dalam menangani berbagai persoalan ini. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dinilai menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik,” jelas dia.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas oknum yang terbukti terlibat atau melindungi aktivitas ilegal. Tanpa langkah konkret, kekhawatiran akan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah dinilai bukan hal yang mustahil terjadi.
“Kalau ada oknum aparat yang bermain, harus ditindak tegas, dan tanpa ada pandang bulu,” pungkas dia.
(Wawan.S)
