Kota Bogor.Menjelang Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Bogor, pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor patut mendapatkan perhatian serius, terutama apabila terdapat irisan antara pengelola program tersebut dengan struktur politik yang memiliki kepentingan dalam Musda.
Sorotan tersebut menjadi relevan karena M. Rusli Prihatevy berada pada dua posisi strategis: pimpinan DPRD Kota Bogor dan pimpinan Partai Golkar Kota Bogor.
Pada saat yang sama, muncul dugaan bahwa sejumlah pimpinan struktur Golkar tingkat kecamatan memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dapur/SPPG MBG.
Jika dugaan tersebut benar, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa mengelola dapur MBG. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: bagaimana akses itu diperoleh, siapa yang memfasilitasi, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah terdapat hubungan antara manfaat tersebut dengan loyalitas politik menjelang Musda?
Program MBG membawa kepentingan negara dan masyarakat. Program sebesar ini tidak boleh menjadi sumber patronase yang membuat penerima manfaat ekonomi merasa mempunyai utang politik kepada pejabat atau elite tertentu.
Karena itu, apabila pengelola SPPG ternyata sekaligus merupakan pimpinan struktur partai tingkat kecamatan yang mempunyai posisi strategis dalam proses Musda, potensi konflik kepentingannya tidak seharusnya dijawab dengan bantahan politik semata.
Jawab dengan data.
Buka siapa badan hukum mitra setiap SPPG yang dipersoalkan. Buka siapa pemilik, pengurus dan pengelolanya. Buka proses mereka memperoleh kemitraan. Buka sejak kapan keterlibatan tersebut berlangsung. Dan jelaskan apakah terdapat pejabat publik, keluarga, kolega, maupun jaringan politik yang mempunyai hubungan dengan proses tersebut.
*MBG JANGAN MENJADI “DAPUR KEKUASAAN*
Kami menolak apabila program yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat justru dimanfaatkan oleh siapa pun sebagai instrumen membangun ketergantungan politik.
MBG harus memberi makan masyarakat, bukan memberi makan kekuasaan.
Terlebih apabila seorang elite politik sekaligus menduduki jabatan pimpinan lembaga legislatif dan pimpinan partai politik. Kedudukan tersebut menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi karena terdapat pertemuan antara kekuasaan publik, fungsi pengawasan, dan kepentingan politik.
Kami tidak hendak memvonis bahwa telah terjadi penyalahgunaan MBG sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun justru karena itu, pertanyaan mengenai hubungan antara jaringan politik dan pengelolaan SPPG harus dijawab secara terbuka sebelum publik diminta percaya bahwa tidak terdapat konflik kepentingan.
Apabila seluruh pengelola memperoleh kemitraan secara independen, profesional, dan tanpa intervensi politik, buka datanya.
Apabila tidak ada hubungan antara pengelolaan SPPG dengan dukungan dalam Musda, jelaskan mekanismenya.
Apabila tidak ada kepentingan elite di balik pengelolaan MBG, transparansi seharusnya tidak menjadi sesuatu yang perlu ditakuti.
*MUSDA HARUS BEBAS DARI KETERGANTUNGAN PROGRAM PUBLIK*
Musda merupakan mekanisme internal partai. Tetapi ketika orang-orang yang mempunyai posisi dalam proses politik internal diduga sekaligus memperoleh manfaat dari program publik, persoalannya mempunyai dimensi kepentingan masyarakat.
Jangan sampai pilihan politik lahir karena ketergantungan ekonomi.
Jangan sampai program negara menjadi instrumen untuk mengikat loyalitas.
Dan jangan sampai dapur yang dibangun atas nama pemenuhan gizi masyarakat berubah fungsi menjadi simpul konsolidasi kekuasaan.
Karena itu, kami mendorong Badan Gizi Nasional dan pihak berwenang terkait melakukan pemeriksaan objektif terhadap SPPG yang memiliki irisan dengan pejabat publik maupun pengurus partai politik di Kota Bogor.
*Pemeriksaan tersebut setidaknya harus menjawab* :
Siapa mengelola? Siapa memfasilitasi? Siapa memperoleh manfaat? Bagaimana kemitraannya diperoleh? Dan adakah kepentingan politik di belakangnya?
Ini bukan persoalan siapa mendukung siapa dalam Musda.
Ini persoalan menjaga batas antara program negara dan kepentingan kekuasaan.
MBG terlalu penting untuk dijadikan alat politik.
MBG UNTUK GIZI RAKYAT.
BUKAN UNTUK MENGUNCI KEKUASAAN.
(Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
