Kota Bogor. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Selasa (27/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun jalannya pemerintahan.
Aksi tersebut dipimpin Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam. Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan, perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksinya, HMI menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, terutama dalam hal kesejahteraan, daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan ekonomi.
Moeltazam menyoroti persoalan sosial-ekonomi yang masih menjadi perhatian publik, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), harga kebutuhan pokok, dan biaya bahan bakar minyak (BBM). Menurut HMI, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mampu mengurangi ketimpangan sosial.
Selain itu, HMI Cabang Kota Bogor menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran negara dan efektivitas kinerja kabinet. Pemerintah dinilai perlu memastikan setiap kebijakan dan program berjalan secara transparan, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Persoalan lingkungan juga menjadi salah satu sorotan utama. HMI mendesak pemerintah menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mempercepat pemulihan lingkungan, serta memberikan sanksi tegas kepada individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sesuai ketentuan hukum.
Menurut HMI, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten. Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem juga perlu diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menjamin pendidikan gratis serta meningkatkan kesejahteraan guru. HMI menilai akses pendidikan yang terjangkau dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial.
Sementara itu, persoalan agraria turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. HMI mendorong percepatan reforma agraria dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik lahan. Mahasiswa menilai penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara adil dengan mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
HMI juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Selain itu, mahasiswa menegaskan perlunya menjaga supremasi sipil serta menghapus praktik militerisme di ruang sipil demi memperkuat demokrasi dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip konstitusi.
Delapan Tuntutan HMI Cabang Kota Bogor
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Kota Bogor menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu:
1. Menuntaskan persoalan karhutla dan memulihkan lingkungan, termasuk memberikan sanksi tegas kepada individu maupun korporasi yang terbukti merusak lingkungan serta menghapus regulasi yang dinilai melemahkan perlindungan ekosistem.
2. Membenahi kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
4. Menjamin pendidikan gratis dan meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang adil.
5. Mengevaluasi dan merampingkan Kabinet Merah Putih agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
6. Mempercepat reforma agraria dan melindungi korban konflik agraria, terutama masyarakat yang terdampak persoalan lahan.
7. Menuntaskan praktik KKN di lingkungan pemerintahan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
8. Menegakkan supremasi sipil dan menghapus militerisme di ruang sipil untuk menjaga demokrasi serta profesionalisme lembaga negara.
Melalui delapan tuntutan tersebut, HMI Cabang Kota Bogor mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Moeltazam menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara.
HMI Cabang Kota Bogor berharap pemerintah dapat menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Bagi mahasiswa, kesejahteraan rakyat, perlindungan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan supremasi sipil harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional.
Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa evaluasi terhadap pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. HMI Cabang Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.