Kab.Bogor.Suasana di depan gerbang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor memanas pada Senin (7/9/2026). Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Pemuda Peduli Anti Korupsi Bogor Raya menggelar unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi terkait dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam aksinya, massa secara tegas menyuarakan tiga poin tuntutan utama kepada para pemangku kebijakan. Fokus utama sorotan mereka diarahkan pada dugaan korupsi serta markup anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor tahun 2025 yang dinilai sarat akan kejanggalan.
Poin Utama Tuntutan Massa Aksi:
Dugaan Korupsi LKPJ 2025: Meminta pengusutan tuntas atas indikasi korupsi dan penggelembungan (markup) anggaran dalam LKPJ Bupati Bogor tahun 2025.
Desakan Aparat Penegak Hukum (APH): Mendesak Bupati Bogor dan APH untuk proaktif menindaklanjuti temuan tersebut secara transparan tanpa ada yang ditutupi.
Keterbukaan Dinas PUPR: Menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor memberikan jawaban tertulis lengkap dengan dokumen pendukung yang rinci, sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.