Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). (Instagram/badangizinasional.ri)

Bogor.Minimnya pengawasan terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat tidak adanya pemerataan dalam jumlah penerima manfaat dari dapur dan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 83 Tahun 2024, peraturan presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi penerima manfaat mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), anak didik (SD, SMP, SMA/sederajat), ibu hamil dan menyusui, serta lansia.

Hal tersebut masih terjadi di dapur yang ada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari tidak meratanya jumlah penerima manfaat dari dapur satu dan dapur lainnya, serta wilayah/zona terdekat antara penerima manfaat dengan dapur yang hingga saat ini belum sepenuhnya diterapkan.

Salah satu contoh dapur yang ada di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea. Meski banyak penerima manfaat, namun pihak dapur hanya dapat membagikan MBG untuk pondok pesantren saja, sementara ada banyak sekolah-sekolah yang lokasinya sangat dekat.

โ€œKemas Firman Hidayat, selaku pengelola dapur di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Bogor, mengatakan bahwa pihaknya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penerima manfaat terdekat dari dapurnya.

โ€œMeski banyak sekolah dan pesantren di Desa Cinangka ini, dapur saya hanya menerima sekitar seribu lima ratus orang saja, padahal ada banyak sekolah yang lokasinya berdekatan dengan keberadaan dapur saya,โ€ ujarnya pada media, Kamis (10/06).

Berdasarkan aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN), jarak antara dapur dan sekolah maksimal 30 menit dengan radius 6 KM. Hal ini guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, semisal makanan mudah basi dan atau terlambat tiba di penerima manfaat.

Kemas menambahkan bahwa regulasi ini harusnya sudah diterapkan oleh koordinator SPPG Kecamatan, namun pihaknya belum sepenuhnya menerapkan. Dan tidak hanya itu, puluhan relawan dapur MBG di Desa Cinangka harus dirumahkan dengan alasan jumlah penerima kurang dari 2.000 orang.

โ€œDapur kami mulai hari ini terpaksa merumahkan belasan relawan, lantaran jumlah penerima manfaat tidak memenuhi kuota,โ€ pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Koordinator SPPG Kecamatan Ciampea, Daffa Rahmawan Purnama Yusup, menjelaskan bahwa pihaknya sudah membuat plan terkait dengan pemerataan tersebut dan masih menunggu instruksi dari pusat.

โ€œGini, Mas, pemerataan sudah saya atur sedemikian rupa. Bukan berarti pemerataan tidak berjalan dan dapur memperkaya diri sendiri. Pemerataan oleh pusat sedang di-hold dahulu, Mas, karena sedang ada pembenahan pemberkasan di sistemnya. Saya beserta jajaran sudah membuat plan pemerataan PM (Penerima Manfaat). Kalau pimpinan sudah mengizinkan, saya akan laksanakan dan ini sudah saya sampaikan ke semua kepala SPPG berkaitan dengan pemerataan tersebut,โ€ pungkasnya.

Meski demikian, warga sangat berharap agar setiap warga yang berhak menerima MBG bisa merasakan menu dengan cara fresh, dan dari dapur yang ada atau terdekat dengan rumah/sekolah/pondok pesantren.

Nining, salah satu orang tua penerima manfaat, mengatakan anaknya selalu mendapat menu MBG dari dapur sebelah (beda desa).

โ€œSaya belum pernah dapat MBG dari dapur di desa ini, padahal jarak rumah maupun sekolah anak saya tidak jauh dari dapur,โ€ ujar Nining yang anaknya sekolah di SDN Cinangka 3 ini.


Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca