trimedianews.com – Kota Bogor.Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bogor menuai sorotan dari masyarakat. Banyak orang tua calon peserta didik mengaku kecewa setelah anak mereka tidak diterima di sekolah negeri, meski telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai keluhan bermunculan, mulai dari mekanisme seleksi yang dinilai membingungkan hingga minimnya informasi yang diterima masyarakat selama proses penerimaan berlangsung.
Sejak pengumuman hasil seleksi diumumkan, media sosial dipenuhi keluhan para orang tua yang mengaku kebingungan mencari sekolah bagi anak mereka. Tidak sedikit yang menyampaikan kekecewaan karena anaknya memiliki nilai akademik yang baik, bahkan berdomisili tidak jauh dari sekolah tujuan, namun tetap gagal lolos seleksi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas sistem penerimaan yang diterapkan tahun ini.
Selain persoalan mekanisme seleksi, keterbatasan daya tampung SMP Negeri kembali menjadi masalah yang muncul setiap tahun ajaran baru. Jumlah lulusan SD di Kota Bogor dinilai tidak sebanding dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Akibatnya, ribuan calon siswa harus bersaing memperebutkan kursi yang terbatas, sementara sebagian lainnya terpaksa mengalihkan pilihan ke sekolah swasta.
Bagi sebagian keluarga, bersekolah di sekolah swasta bukanlah pilihan yang mudah. Selain biaya pendaftaran, orang tua juga harus mempersiapkan uang pangkal, biaya seragam, hingga SPP bulanan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Aktivis 98, Eko Okta Ariyanto, SE mengatakan, sejumlah orang tua berharap Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penilaian dan proses seleksi SPMB.
“Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan agar pelaksanaan pada tahun-tahun mendatang lebih transparan, mudah dipahami, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik,” kata dia, Jumat 03 Juli 2026.
Masyarakat juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan daya tampung sekolah negeri. Penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, hingga pemerataan kualitas pendidikan dinilai menjadi langkah yang perlu diprioritaskan agar persoalan kekurangan kursi tidak terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, proses penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sosialisasi yang lebih masif sebelum pelaksanaan SPMB juga dianggap penting agar orang tua memahami seluruh jalur penerimaan beserta persyaratan dan mekanisme seleksinya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Bogor diharapkan segera memberikan klarifikasi atas berbagai keluhan yang berkembang di tengah masyarakat. Penjelasan resmi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan SPMB sekaligus mengetahui langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk membantu calon siswa yang hingga kini belum mendapatkan sekolah.
“Persoalan penerimaan siswa baru bukan sekadar proses administrasi tahunan, melainkan menyangkut pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB dinilai menjadi langkah penting agar sistem penerimaan ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, adil, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor,” pungkas dia.
(Wawan.S)