Presiden dan 10 Mantan Kapolri Bahas Kasus Penyadapan Hingga Dugaan Makar

Bogor.Kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo, yang menjerat mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs terus menjadi sorotan publik. Beberapa nama terseret dan sudah memberikan penjelasan atas informasi yang beredar.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, membantah informasi yang beredar di media sosial (medsos) perihal penetapan tersangka terhadap dua mantan Kapolri yakni Tito Karnavian dan Idham Azis dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Bareskrim Polri mengaku tengah mendalami dugaan makar, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Hal ini sekaligus menindaklanjuti informasi yang berkembang di ruang publik.

“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep seperti dilansir detikcom, Minggu (8/11).

Dugaan makar tersebut juga sempat disampaikan sejumlah pihak, termasuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Berjalannya penanganan kasus tersebut, Presiden Prabowo menerima kunjungan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (08/11/2026).

Dari informasi yang dihimpun, mantan pimpinan tertinggi kepolisian itu adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tak ada Jenderal Purnawirawan Idham Azis dalam pertemuan tersebut. Idham yang menjabat Kapolri sebelum Listyo.

Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo dan mantan Kapolri tersebut bertukar pandangan mengenai isu terkini.

Terpisah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut bersuara karena desas desus diisukan terlibat dalam kasus penyadapan tersebut. Bahlil mengaku kaget karena dikait-kaitkan dengan tindak pidana tersebut.

Bahlil membantah informasi yang menyebut dirinya mengikuti rapat bersama para terduga pelaku tepat sebelum penangkapan.

Menurutnya, para pihak yang menyebarkan isu tersebut telah memanfaatkan ruang demokrasi dengan kebablasan.

“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ungkap Bahlil saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (07/11/2026).

Bahlil juga mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan penyadapan ini.

Ia pun mengaku akan melayangkan somasi kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Jika nanti somasi tersebut tak direspons, Bahlil bilang akan menempuh jalur hukum.

“Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu leke (omong kosong) kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? saya paham,” jelasnya.

Hingga saat ini Kepolisian masih menetapkan empat tersangka yakni, Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.

Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

(ddy)