trimedianews.com – Kota Bogor.PMII Kota Bogor melontarkan kritik keras, dengan melaksanakan aksi unjuk rasa, di depan balaikota Bogor mengenai kinerja Pemerintah Kota Bogor menjelang peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) 2026. Organisasi mahasiswa itu menilai berbagai persoalan mendasar di Kota Bogor belum terselesaikan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemacetan, hingga tata ruang kota.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Senin, 25 Mei 2026, PMII Kota Bogor menyebut perayaan HJB selama ini cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat. Menurut mereka, pembangunan yang ditampilkan pemerintah lebih menonjolkan sisi estetika kota dibanding penyelesaian persoalan warga.
“Setiap tahun Kota Bogor bersolek merayakan Hari Jadi Bogor. Namun bagi masyarakat yang setiap hari bergelut dengan kemacetan, kesenjangan ekonomi, dan berbagai persoalan sosial, perayaan tersebut terasa hambar,” kata Ketua Umum PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, Senin 25 MEI 2026.
Di sektor pendidikan, PMII menyoroti tingginya angka putus sekolah dan polemik sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Mereka menilai praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) dan fenomena “titip nama” masih marak terjadi demi meloloskan calon siswa ke sekolah tertentu.
Pada sektor kesehatan, PMII menilai pelayanan rumah sakit di Kota Bogor belum optimal, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mereka menyoroti masih sering terjadinya penolakan pasien dengan alasan kamar rawat inap penuh.
Selain itu, PMII juga menyinggung persoalan tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Berdasarkan data yang mereka sampaikan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor masih berada di angka 8,13 persen dan masuk dalam lima besar tertinggi di Jawa Barat.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan program pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja belum berjalan maksimal. Mereka juga mendesak pemerintah menerbitkan regulasi yang mewajibkan perusahaan di Kota Bogor memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Kemacetan yang selama ini menjadi persoalan klasik Kota Bogor turut menjadi sorotan. PMII menilai program konversi angkot dan penataan transportasi massal belum mampu mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama.
Tak hanya itu, mahasiswa mengkritik pembangunan fisik kota yang dinilai tidak terkendali sehingga memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah saat hujan deras. Mereka menilai berkurangnya daerah resapan air dan buruknya sistem drainase menjadi penyebab utama.
Dalam pernyataannya, masa unjuk rasa juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan korban dan pelayanan pemulihan trauma.
Selain menyampaikan kritik, ia juga mengajukan tujuh tuntutan kepada Wali Kota Bogor. Tuntutan itu di antaranya audit total sistem PPDB zonasi, perbaikan layanan kesehatan, evaluasi Dinas Tenaga Kerja, pembenahan transportasi publik, penataan drainase kota, hingga pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran pajak daerah.
Ia menegaskan akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak direspons pemerintah daerah.
“Kami meminta Wali Kota Bogor segera mengambil langkah konkret dan menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat,” tulis PMII.
(WWS)
