Bogor.DPK GMNI Noesantara Bogor melayangkan desakan keras terkait belum jelasnya penanganan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Selasa (08/09/2026).
Mahasiswa menyoroti tiga dugaan penyimpangan utama, yakni pemotongan upah pungut di Bappenda, persoalan audit di BKPSDM, serta penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan.
Dalam siaran persnya, GMNI Noesantara Bogor menyampaikan empat tuntutan penting bagi jajaran pimpinan daerah dan penegak hukum.
Pihaknya mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah bertanggung jawab secara terbuka mengenai aturan insentif pemungutan pajak.
Selain itu, DPRD Kabupaten Bogor diminta menunjukkan komitmen pengawasan serta membuka transparansi penggunaan dana Pokok-Pokok Pikiran kepada masyarakat.
GMNI juga mendorong Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas seluruh dinas terkait secara profesional dan transparan.
Mahasiswa menegaskan aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan mengancam akan menurunkan massa lebih besar jika tuntutan tersebut diabaikan.
Eksplorasi konten lain dari trimedianews.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.