trimedianews.com – Bogor.Wakil Bupati Bogor, H. Ade Ruhandi, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Jaro Ade, meminta masyarakat bersabar dalam menyikapi polemik aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri konferensi pers di Polres Bogor, Selasa (13/5/2026).
Dalam keterangannya, Jaro Ade menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat terkait evaluasi dan pembenahan sektor pertambangan.
“Kalau masalah tambang, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati, seribu persen,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban pemerintah sangat membutuhkan material tambang. Ia menyebut pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program strategis nasional tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan material.
“Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pembangunan MBG, Koperasi Merah Putih, hingga proyek strategis nasional semuanya membutuhkan material,” kata Jaro Ade.
Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat dalam mengeluarkan surat edaran evaluasi tambang sudah tepat. Evaluasi tersebut juga melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan IPB University.
“Pak Gubernur sudah benar dengan melakukan evaluasi pembenahan tambang dan melibatkan akademisi ITB maupun IPB. Ini juga didukung penuh oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Jaro Ade menjelaskan, kebutuhan material di Kabupaten Bogor sangat tinggi seiring dengan berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan, seperti Bendungan Cibeet, pembangunan jalan tol, hingga percepatan perbaikan infrastruktur daerah.
Ia juga menyoroti persoalan harga material apabila harus didatangkan dari luar daerah. Menurutnya, biaya material akan meningkat dan berpotensi menghambat proyek pembangunan.
“Kalau material didatangkan dari luar, harga satuannya bisa jauh lebih mahal dan tidak sesuai dengan standar APBD. Jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggalkan karena kekurangan material,” ungkapnya.
Terkait munculnya pro dan kontra di masyarakat, Jaro Ade menilai seluruh aspirasi yang berkembang merupakan hal yang wajar. Sebab, ada masyarakat yang merasakan dampak ekonomi dari aktivitas tambang, namun ada pula warga yang terdampak debu dan kerusakan jalan.
“Semua tidak ada yang salah. Yang mendukung karena ada kehidupan ekonomi, yang menolak juga benar karena terdampak debu dan aktivitas tambang,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjutnya, saat ini tengah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jalur khusus tambang. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar.
“Kami sedang berupaya membangun jalur jalan tambang. Anggaran sudah disiapkan Rp100 miliar dan kami juga berkolaborasi dengan para pengusaha agar ada hibah lahan sehingga bisa menghemat APBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan provinsi dari Gunung Sindur hingga Parung Panjang juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten juga terus berjalan.
Terkait kompensasi bagi warga terdampak tambang, Jaro Ade menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya memperkirakan jumlah penerima hanya sekitar 3.000 warga. Namun setelah dilakukan pendataan, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai sekitar 18.000 warga.
“Persoalan kompensasi sudah beberapa kali disampaikan Pak Gubernur. Awalnya diperkirakan hanya 3.000 warga terdampak, ternyata terus bertambah hingga 18.000,” katanya.
Di akhir keterangannya, Jaro Ade meminta seluruh masyarakat dan pengguna media sosial menyikapi persoalan tambang secara bijak serta memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya mohon semua pihak bersabar dulu. Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu memiliki konsep terbaik, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
(Redaksi)
